katakini.com

DPR Minta Anggaran Bakom Pemerintah Rp1,9 Triliun Terus Dikawal

Komisi XIII DPR meminta peningkatan anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur. 

Anggaran Naik Rp62,6 M, DPR Minta Kemensetneg Tingkatkan Kinerja

Artinya, tantangannya bukan sekadar mengganti satu rumus, tetapi membangun arsitektur data negara yang interoperabel, dinamis, aman dan akuntabel

DPR Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA, Cegah Penyalahgunaan Status WNI

Muzani mengatakan, pertemuan dengan BPK penting untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Komisi XIII: Pemerintah Harus Cari Penyebab WNI Lepas Kewarganegaraan

Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya.

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Legalkan Korupsi

Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian

DPR: Anggaran BPIP Harus Fokus Pembinaan Ideologi Pancasila

Setiap program dan alokasi anggaran yang disetujui harus memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPIP.

DPR Soroti Dampak Nyata Anggaran KemenHAM bagi Korban Pelanggaran HAM

Anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total

DPR Dukung Langkah Pemerintah Selamatkan 5 WNI Diculik Israel

Kami mendukung penuh langkah pemerintah yang terus berupaya menyelamatkan WNI dari militer Israel

Anggota DPR Desak Pemerintah Serius Berantas Sindikat Judol

Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Kok bisa ada orang asing beraktivitas dan berkumpul untuk melakukan kejahatan di negara kita secara rutin. 

Komisi XIII Desak LPSK Fasilitasi dan Jamin Korban Kasus Ponpes Pati

Berdasarkan mandat UU PSDK, LPSK harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang

Komisi XIII Minta Kementerian HAM Perkuat Perlindungan Sengketa Agraria Masyarakat Adat

Dewi Asmara juga mendesak agar peraturan menteri (permen) tentang perlindungan bagi pembela HAM jadi prioritas penyelesaian.

Waka Komisi XIII DPR Dorong Sosialisasi KUHP dan KUHAP Baru Diperluas

Komisi XIII DPR Dorong BNPB Perluas Pasukan hingga ke Daerah

Keberadaan BNPB yang hanya berdiri di pusat justru menyulitkan lembaga tersebut dalam mengakses informasi tentang situasi dan kondisi bencana di Indonesia

DPR: Penjarahan di Wilayah Bencana Harus Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta kasus penjarahan di wilayah bencana Sumatera Utara diselesaikan melalui keadilan restoratif atau restorative justice.

Komisi XIII DPR Bertekad Rampungkan RUU PPRT Tahun Ini

Saya pikir DPR dan Komnas HAM kawan-kawan dari media kita punya satu perspektif bahwa di periode ini dalam game yang secepat-cepatnya jika perlu pada akhir tahun ini undang-undang PPRT harus dimenangkan di DPR

Pemerintah Didesak Evaluasi Ketimpangan Anggaran Antar-Unit Mitra Komisi XIII

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menyoroti sejumlah permasalahan krusial dalam pelaksanaan anggaran dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

Batam Dinilai Cocok Jadi Pilot Project Penerapan Victim Trust Fund

Komisi XIII akan memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di RUU PSDK 

Perkuat Perlindungan Anak dan HAM, Komisi XIII Inisiasi Pembentukan Omnibus Law

Benahi Masalah Penjara, Komisi XIII DPR Sepakat Bentuk Panja

Komisi XIII bakal Panggil Dirjen Pemasyarakatan dan Kakanwil se-Indonesia

Langkah ini diambil menyusul rentetan kejadian serius yang terus terjadi di lingkungan Lapas dan Rutan sepanjang 2025